Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Di mana kebijakan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang ada saat ini.
Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman meminta agar semua perencanaan ini harus berjalan bersamaan dengan UU terdahulu.
“Semua ini harus selaras dengan UU Sisdiknas dan peraturan lainnya agar tidak ada tabrakan, contoh UU Sisdiknas mengamanatkan masih adanya UN, namun pada peta jalan UN diganti,” terang dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1).
Oleh karenanya, perlu adanya keselarasan dan ada kepastian hukum agar ke depan tidak ada potensi konflik agar Peta Jalan Pendidikan Nasional bisa berjalan dengan baik. Peta jalan ini pun diminta agar bersifat makro, ia menilai bahwa kebijakan ini bersifat super teknis yang menurutnya bisa dimasukkan ke dalam rencana strategis (renstra) pendidikan.
Lalu, pihaknya juga memberikan masukan agar pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya harus dalam holistik integratif di suatu ekosistem pendidikan. Artinya, pembelajaran tidak hanya dalam bentuk kognitif (kemampuan otak), tapi juga afektif (karakter) dan motorik (keterampilan).
“Kami berharap nilai-nilai luhur keagamaan itu benar-benar tercermin dalam bentuk living values, nilai yang hidup dan berkembang dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi tidak parsial (terpisah-pisah), tapi terintegerasi secara holistik,” tutur dia.
Dia juga menekankan agar dalam peta jalan pendidikan ini ada bagaimana untuk menjalani kehidupan antar umat beragama, terutama di sekolah perlu dibiasakan untuk mencari persamaan-persamaan untuk memelihara kondisi kebangsaan yang kondusif.
“Semangat persamaan ini untuk mencari titik-titik persamaan. Ini perlu didorong dan ditanamkan di ekosistem sekolah,” pungkasnya.
sumber
Homeschooling - Bimbel Les Privat - UTBK Kedokteran PTN - Kuliah Online - PKBM ✅